HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0  BERAKHLAK

Berita / Pengumuman Terkini PN Medan

Blog PN

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Medan

Articles in Category: Berita Terkini

RESMIKAN PELUNCURAN BUKU ANTI-SLAPP, KETUA MA UNGKAP MASALAH LINGKUNGAN HIDUP HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS

on Selasa, 12 September 2023. Posted in Berita Terkini

RESMIKAN PELUNCURAN BUKU ANTI-SLAPP, KETUA MA UNGKAP MASALAH LINGKUNGAN HIDUP HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS

Jakarta-Humas: Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius kita bersama, karena persoalan lingkungan bukan hanya berbicara tentang kondisi saat ini, melainkan tentang kelangsungan generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk berada dan tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, termasuk generasi setelah kita yang hidup di masa yang akan datang juga memiliki hak yang sama dengan kita saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka secara resmi acara peluncuran buku Kebijakan Anti SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kamis, 7 September 2023 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Buku tersebut merupakan karya Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung menyatakan sekalipun lembaga Anti SLAPP secara normatik telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang, namun implementasinya banyak menemui kendala dan hambatan.  Hal tersebut karena sampai saat ini tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan gugatan terhadap para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tetap saja terjadi, bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.

“Oleh karena itu, saya berpandangan, bahwa pembahasan tentang lembaga Anti SLAPP ini bukan hanya semata-mata membicarakan tentang norma hukum positif yang ada dalam undang-undang, namun juga sebagai sebuah upaya dan gerakan yang harus kita lakukan bersama untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan tempat kita tinggal agar tetap baik dan sehat, sampai dengan di kehidupan generasi yang akan datang,” katanya.

Mahkamah Agung, menurut Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut, pada tahun 2013 telah menerbitkan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan Anti SLAPP.

Baru-baru ini, ia menambahkan, Pokja Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung baru saja selesai membahas Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang sekarang masih dimintakan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan Perma tersebut merupakan penyempurnaan dari SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang secara substansi sudah memerlukan penyesuaian dengan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup yang baru. Sekarang, tidak lagi dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung, melainkan ditingkatkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung agar memiliki daya mengikat yang lebih kuat.

Diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman secara lebih intens kepada para penegak hukum dan steakholder supaya dapat mempedomani ketentuan tentang Anti SLAPP dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup, sehingga para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/11815

Hadir sebagai pembicara dalam talkshow membahas buku tersebut yaitu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Dr. Achmad Santosa, S.H., L.L.M dan Anggota Komisi III DPR RI Bapak Dr. Hinca IP. Panjaitan.

Kegiatan Talkshow ini selain diikuti secara langsung oleh para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan para pejabat di Mahkamah Agung, juga dihadiri secara daring oleh Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Para Hakim Lingkungan pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Para Dosen, kelompok civil society yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan lainnya. (azh/RS/photo: Sno)

 

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

on Rabu, 06 September 2023. Posted in Berita Terkini

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Plt. SEKRETARIS MA MEMBUKA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Surabaya -  Humas: Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi (BUA), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Vasa Hotel Surabaya.

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran ini merupakan tindak lanjut dari keluarnya Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran  Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA.2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/11795

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H saat membuka acara tersebut secara daring menyampaikan, perlu kita ketahui bahwa atas pelaksanaan anggaran tahun 2022 Mahkamah Agung mendapat peringkat ke 5 katagori pagu besar dari Kementerian Keuangan, mudah-mudahan pelaksanaan anggaran tahun ini bisa mencapai peringkat pertama sebagaimana arahan pimpinan.

Dirinya mendorong agar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan penilaian untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggara belanja Kementerian Negara/Lembaga tetap menjaga kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 

Ketiga aspek ini merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan alokasi yang ditetapkan dalam DIPA, ujarnya.

Sugiyanto berharap pelaksanaan anggaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, baik dalam hal tata kelola serta kualitas pelaksanaan anggaran maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga  dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dapat terwujud. 
https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/11796Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi H. Sahwan, S.H., M.H selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah;

- Melakukan kajian dan analisa atas alokasi pagu anggaran yang telah di input ke Aplikasi Sakti dengan mengoptimalkan alokasi yang sudah tersedia;

- Melakukan koreksi ulang akun-akun yang menjadi kebutuhan pokok pada belanja pegawai dan belanja barang operasional;

- Memastikan jumlah tenaga teknis khususnya hakim untuk pengalokasian belanja sewa rumah dinas 

- Melakukan sinkronisasi dan rasionalitas antar satker untuk alokasi belanja perjalanan dinas sesuai radius dari satker tingkat pertama ke satker  tingkat banding dalam satu wilayah Tingkat Banding.

Rapat Koordinasi ini diikuti, warga peradilan pada Satker pusat dan daerah dalam jabatan eselon III, IV, fungsional serta staf pelaksana. 

Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai 30 Agustus s.d 1 September 2023  dihadiri Plt. Kepala Biro Keuangan, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. dan  Plt. Kepala Biro Umum, Supandi, S.H., M.H.